"Tidak ada
alasan lagi untuk tidak merealokasi Subsidi BBM ke subsidi sektor yang lebih
dibutuhkan. Sangat jelas bukti bahwa Subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran.
Keuntungan dari Subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan
menengah ke atas. Sehingga kebingungan pun muncul ketika ada orang yang
menyuarakan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'," demikian siaran pers BEM FEB
UNPAD, Rabu (19/11/2014).
Mahasiswa FEB UNPAD ini tak sembarang bicara. Mereka sudah melakukan kajian melibatkan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran yang pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa harga BBM harus segera naik.
Diuraikan sejumlah temuan kerugian dengan subsidi BBM yang besar, antara lain kerugian efisiensi (Welfare Loss) dari Subsidi BBM sebesar Rp 64 triliun, opportunity Cost dari subsidi BBM, subsidi BBM berdampak terhadap konservasi energi dan perubahan iklim (Subsidi BBM merusak kredibilitas komitmen Indonesia di mata komunitas internasional yang di sesuaikan dengan Coppenhagen Accord Commitment).
"Subsidi BBM berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sejak tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan trend peningkatan kesenjangan pendapatan dan index Gini," urai BEM UNPAD.
Senada dengan BEM UNPAD, BEM FE UI juga mendukung kenaikan BBM. BEM FE UI memiliki kajian bahwa pada kenyataannnya, subsidi ini malah digunakan oleh kiranya lebih dari 70% masyarakat mampu.
"Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar. Seiring waktu, konsumsi akan BBM premium kian meningkat. Hal ini tercermin dalam anggaran negara untuk subsidi BBM yang lebih dari 200 triliun. Sementara pembangunan produktif Indonesia yang lain membutuhkan modal yang tidak sedikit," demikian keterangan BEM FE UI.
Dalam keterangannya, BEM FE UI menyoroti sejumlah alasan bahwa Subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
"Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami oleh Indonesia, di mana dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan. Subsidi BBM merupakan kebijakan yang mistargetted, di mana masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendapat porsi paling besar dari subsidi. Subsidi BBM justru merupakan salah satu faktor penyebab semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia," urai BEM FE UI menguraikan sejumlah alasan.
Mahasiswa FEB UNPAD ini tak sembarang bicara. Mereka sudah melakukan kajian melibatkan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran yang pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa harga BBM harus segera naik.
Diuraikan sejumlah temuan kerugian dengan subsidi BBM yang besar, antara lain kerugian efisiensi (Welfare Loss) dari Subsidi BBM sebesar Rp 64 triliun, opportunity Cost dari subsidi BBM, subsidi BBM berdampak terhadap konservasi energi dan perubahan iklim (Subsidi BBM merusak kredibilitas komitmen Indonesia di mata komunitas internasional yang di sesuaikan dengan Coppenhagen Accord Commitment).
"Subsidi BBM berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sejak tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan trend peningkatan kesenjangan pendapatan dan index Gini," urai BEM UNPAD.
Senada dengan BEM UNPAD, BEM FE UI juga mendukung kenaikan BBM. BEM FE UI memiliki kajian bahwa pada kenyataannnya, subsidi ini malah digunakan oleh kiranya lebih dari 70% masyarakat mampu.
"Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar. Seiring waktu, konsumsi akan BBM premium kian meningkat. Hal ini tercermin dalam anggaran negara untuk subsidi BBM yang lebih dari 200 triliun. Sementara pembangunan produktif Indonesia yang lain membutuhkan modal yang tidak sedikit," demikian keterangan BEM FE UI.
Dalam keterangannya, BEM FE UI menyoroti sejumlah alasan bahwa Subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
"Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami oleh Indonesia, di mana dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan. Subsidi BBM merupakan kebijakan yang mistargetted, di mana masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendapat porsi paling besar dari subsidi. Subsidi BBM justru merupakan salah satu faktor penyebab semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia," urai BEM FE UI menguraikan sejumlah alasan.
